Perlawanan dengan Paspor Ngayogyakarta Hadiningrat

[administrator]

Perlawanan dengan Paspor Ngayogyakarta Hadiningrat



Jakarta - Sebuah paspor jenis baru muncul di negeri ini. Jangan kaget, ini bukan paspor Republika Indonesia. Tak ada lambang Garuda Pancasila di sana. Ini paspor Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dengan logo khasnya. Paspor ini memang bukan paspor betulan, tapi bikin geger, setidaknya di ranah situs jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter.

Banyak orang mempromosikan "paspor" ini. Para pencinta wilayah Yogyakarta berlomba-lomba memasang foto "paspor" ini di foto profil Facebook ataupun Twitter. Malah, ada yang menimpalinya dengan komentar macam-macam. Contohnya, Widjanarko, pengguna Facebook asal Yogyakarta. Setelah memasang foto paspor itu, dia menulis, "Dengan ber-BLANGKON, pagi ini khidmat kunyanyikan lagu KEBANGSAAN NKRY (Negara Keraton Yogyakarta): Yogyakarta, karya KLa Project...." Ada lagi yang menulis, "Cah Yogya bersatu tak bisa dikalahkan."

Orang-orang Yogya memang berbeda. Kemarahan mereka tuangkan dengan cara yang lucu, meledek, dan satiris. Mereka jengkel terhadap pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa pemerintahan Yogyakarta adalah monarki, yang menabrak demokrasi. Pernyataan ini terkait dengan usulan agar gubernur dipilih langsung, bukan otomatis dijabat Sri Sultan seperti sekarang.

"Pemerintah sangat keterlaluan, melukai warga Yogyakarta," kata Priscilla Yudith, wanita asal Yogya yang bermukim di Jakarta.

Maka, kemarahan yang santun, lucu, tapi penuh sindiran pun menjelma dalam bentuk paspor Ngayogyakarta. Mereka menggerakkan perlawanan lewat Facebook dan Twitter. Tak jelas siapa pionirnya. Tapi kampanye "serba Nyayogyakarta Hadiningrat" mulai beredar di jejaring-jejaring sosial dunia maya sejak komentar panas Yudhoyono muncul.

Selain paspor Ngayogyakarta, ada KTP, tanda kenegaraan, pesawat, bus, juga bank khusus Yogyakarta. Adapun kartu kewarganegaraan diberi nama Layang Tanda Kewarganegaraan Ngayogyakarta (LTWN).

Selain di dunia maya, mereka bergerak di lapangan. Posko Relawan Referendum di timur Alun-alun Utara Yogyakarta telah merekrut 1.000 warga. Spanduk dan bendera pro-referendum terpampang di berbagai sudut kota. Menurut Inung Nurzani, Koordinator Komite Independen Pengawal Referendum Yogyakarta, referendum akan mengembalikan tatanan kepada amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX pada 5 September 1945. Intinya, negeri kerajaan Yogyakarta adalah daerah istimewa dari Indonesia. Kekuasaan dalam negeri dipegang oleh Sri Sultan dan Paku Alam, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

gambar KTP nya seperti ini :